Din Syamsuddin Gugat UU Ibu Kota Negara ke MK, Sebut Pemindahan Ibu Kota Bentuk Tirani Kekuasaan

Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggelegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya, ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara.

Menurut Din Syamsuddin tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Segera kita gugat UU Ibu Kota Negara (IKN) itu ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Din di Jakarta, Kamis (20/1).

Menurutnya di masa Covid-19, di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya, daripada memindahkan ibu kota negara.

Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak.

Din Syamsuddin sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta.

Lebih dari itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam rusak demi keuntungan kaum oligarki.

“Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak,” ucap Din Syamsuddin dengan suara lantang.

 

sumber: bit.ly/3FNPC6t

 

Ketua PKS Beri Dukungan Moral Din Syamsuddin Gugat UU IKN ke MK

Dukungan disampaikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada tokoh bangsa, Prof Din Syamsuddin untuk menggugat UU Ibukota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dukung moral. Monggo bagi yang ingin JR (Judicial Review) itu hak konstitusional,” kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat (21/1).

Apalagi, kata Mardani, salah satu pertimbangan Din Syamsuddin itu sangat jelas bahwa pemindahan IKN di masa pandemi Covid-19 tidak memilikinya urgensi apapun.

Bahkan, rencana pemindahan ibukota adalah keputusan yang tidak bijak. Apalagi, pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.

Baca Juga :   Prabowo Dimarahi soal IKN Nusantara: Jenderal Bintang Tiga Macan yang Jadi Meong!

Oleh karena itu, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini menyambut baik rencana Prof Din Syamsuddin yang akan mengajukan JR ke MK terkait UU IKN tersebut.

“PKS sudah berjuang menolak di DPR,” pungkas Mardani.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi Covid-19 tidak memiliki urgensi apapun.

Sebaliknya, keputusan memindahkan Ibukota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur adalah tidak bijak. Apalagi, Pemerintah masih dillit utang yang cukup tinggi.

Atas dasar itu, Din Syamsuddin menegaskan pihaknya akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibukota, yakni dengan mengajukan gugatan UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Segera kita gugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis kemarin (20/1).

 

sumber: bit.ly/340ohAU

Tags: #din syamsudin #ikn #mardani ali sera #PKS #tirani kekuasaan #uu ikn